Soal Janji Politik

Dalam hidup, ada banyak orang mengucap janji — dan ada banyak tujuan janji dibuat. Bukan hanya dalam pernikahan, bahkan dalam politik dan ekonomi.

Pada sisi lain, banyak janji kandas dan berakhir dengan konflik. Dikarenakan pengucap janji atau para pihak tidak konsisten.

Membuat janji tidak salah—karena yang dicela bukan janjinya—tetapi janji yang tidak ditepati. Seperti dalam dunia politik, ketika ada event demokrasi. Biasanya, para kontestan mendesain janji— kelak jika terpilih akan diwujudkan. Manakala tidak terpilih, maka janji itu menjadi histori publik.

Sejatinya, visi para kontestan adalah “janji”, begitu juga misinya. Visi, yakni,; sebuah janji yang dibuat. Setiap kontestan akan membuat visi dan Misi sehingga keinginan dan tujuannya terlihat jelas oleh publik dan konstituen.

Ada juga janji, hanya ” sekedar janji”, kering dan tidak rasional — sifatnya retorik semata, untuk tidak menyebut dangkal. Janji, yang sangat utopia, melebihi kapasitas. Sangat mungkin janji itu, dia pun tidak yakin terwujud.

Maka tidak salah, janji itu ditagih. Saat ini, memang belum ada dampak hukum — pembuat janji politik dihukum. Biasanya, janji politik manakala tidak diwujudkan ketika terpilih, dampaknya hanya pada sisi moral (etik).

Banyak yang tidak setuju, apabila janji tidak ditepati. Model berpolitik seperti ini tidak elegan dan tidak dipuji. Disamping itu, akan mencederai dunia politik, yang hakikatnya untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat.

Apabila pernah berjanji, maka tepatilah supaya dimuliakan. Jika tidak, dunia politik akan selalu dianggap dirty (kotor) dan bad (buruk) dan ugly (jelek), akibat janji politik. Setelah terpilih ingkar janji.