Politik Tanyong Seu’öt

Kondisi kekinian perpolitikan di Pronvisi Aceh sedang berlangsungnya dinamika politik antara legislatif dan eksekutif. Dinamika politik legislatif dengan eksekutif di Pronvisi Aceh diwarnai dengan adanya interpelasi yang usulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kepada Plt. Gubernur Aceh melalui Ketua DPRA.

Hak interpelasi ini diatur dalam Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pasal 105 ayat 3 “hak interpelasi adalah hak DPRA untuk meminta keterangan kepada Kepala Pemerintah Aceh mengenai kebijakan Pemerintah Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Pasal 108 ayat 1 “dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Pemerintah Aceh: a). Kepala Pemerintah Aceh hadir memberikan penjelasan; dan b). setiap Anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan.

Anggota DPRA berhak mengajukan pertanyaan. Asal kata pertanyaan adalah ‘tanya’, istilah dalam Bahasa Aceh berarti ‘tanyong’. Berarti DPRA memiliki politik tanyong (tanya) kepada Pemerintah Aceh.

Antonim dari kata tanyong (tanya) adalah seu’öt dalam Bahasa Aceh. Seu’öt istilah dalam Bahasa Indonesia jawab. Berarti Pemerintah Aceh memiliki politik seu’öt (jawab) dengan memberikan penjelasan mengenai politik tanyong (tanya) yang diajukan oleh setiap Anggota DPRA.

Politik tanyong seu’öt (tanya-jawab) sebagai istilah literatur dinamika perpolitikan dalam kebudayaan masyarakat Aceh. Dimana politik tanyong seu’öt (tanya-jawab) bentuk berjalannya komunikasi politik yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Melalui politik tanyong seu’öt (tanya-jawab) ini akan melahirkan ide dan pemikiran politik yang positif dalam mewujudkan peradaban ke-Acehan. Cita-cita pemerintah akan terwujud melalui politik tanyong seu’öt (tanya-jawab).

Bagi aktor politik, jangan menghindari politik tanyong seu’öt (tanya-jawab). Jika politik tanyong seu’öt (tanya-jawab) tidak berjalan, akan berdampak kepada citra pemerintahan. Dikarenakan politik tanyong seu’öt (tanya-jawab) sudah menjadi literatur dalam roda pemerintahan Provinsi Aceh.